TEMPO.CO, Pontianak -Jika
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, tidak setuju dengan wacana
pemindahan ibukota Negara, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan,
menyatakan sebaiknya wacana tersebut harus dikaji lebih arif tanpa
mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Salah satu kepala daerah terbaik versi Tempo ini menyatakan, adanya
wacana tersebut menunjukkan ada kerisauan dan kepanikan terhadap kondisi
Jakarta. "Wacana ini ditangkap secara reaktif dan terkesan euphoria di
sejumlah daerah di luar Jawa yang dengan tegas menyatakan siap menjadi
ibukota Negara," katanya kepada TEMPO, Selasa 22 Januari 2013.
Dia mengatakan, kondisi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang massif
dirasakan sangat radikal dan bahkan -berdasarkan peningkatan jumlah
penduduk dan kendaraan-, diprediksi akan lumpuh (macet) total mulai
tahun 2014, banjir dimana-mana, ancaman gempa, krisis air serta
diselimuti udara yang kotor menjadi alasan kuat mendorong berbagai
pendapat atas wacana Reposisi (pemindahan) tersebut.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa dinilai mencemaskan
untuk masa depan. Muda menambahkan, kualitas hidup di Jakarta dinilai
menurun dimana tingkat pengangguran tinggi, angka kejahatan meningkat,
pemukiman kumuh masih bertebaran dan rentan, polusi dan sanitasi buruk.
"Jakarta pun dianggap dalam kondisi sakit komplikasi sehingga tidak
layak lagi menjadi pusat pemerintahan Negara," katanya. Bagaimanapun
problematika kemacetan, lanjutnya, mudah banjir dan masalah lainnya yang
melanda Jakarta akan menjadi problem bagi daerah-daerah lain karena
berimplikasi luas secara nasional.
Muda mengatakan, sebagai bagian anak bangsa, dia tergerak untuk
memberikan buah pikiran sebagai solusi jalan tengah alternative atas
diskursus yang berkembang belakangan ini.
"Dengan relokasi pusat pemerintahan ke dalam satu kawasan bersama
akan berdampak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan. Pemindahan pusat
pemerintah dari Jakarta, apabila dapat dilakukan dengan baik, punya efek
positif, baik bagi Jakarta sendiri maupun Indonesia secara
keseluruhan," tuturnya lagi.
Dalam sejarahnya perpindahan pusat pemerintahan sendiri bukanlah hal
baru terjadi. Indonesia sudah mengalami beberapa kali perpindahan. Pusat
pemerintah pernah dipindahkan ke Bogor, Yogyakarta bahkan ke Bukit
Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu disebabkan dampak kondisi sosial
politik yang serba dalam keadaan darurat di masa perjuangan dan
kemerdekaan RI yang baru diraih.
ASEANTY PAHLEVI