TEMPO.CO, Yogyakarta - Kekayaan ikan laut di perairan Indonesia tidak diragukan lagi. Pencurian ikan oleh nelayan luar negeri merugikan negara sebesar Rp 30 triliun selama 10 tahun terakhir. Salah satu sebab maraknya pencurian ikan laut itu karena batas teritorial laut antarnegara belum jelas.
"Pencurian ikan mayoritas di perbatasan laut," kaya Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar-negara, Anang Nugraha, sebelum mengikuti "6th ASEAN Fisheries Consultative Forum, 20th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) Meeting" di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Rabu, 6 Juni 2012.
Jumlah itu dinilai sangat banyak dan signifikan. Sebab kekayaan laut Indinesia justru dinikmati oleh nelayan dari negara lain.
Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, pihaknya berkomitmen memerangi maraknya ilegal-unreported -unregulated fishing. Di antaranya dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan sumber pengawasan di lokasi industrialisai perikanan dan di daerah yang tingkat kerawanan pencurian ikan tinggi," kata dia.
Hasilnya, dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terus gencar dilakukan di berbagai tempat industrial yang rawan, pihaknya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 912 miliar dalam satu tahun (data 2010). Selain itu juga diselamatkan potensi penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari kapal-kapal pelaku ilegal fishing serta barang bukti ikan yang dirampas untuk negara.
Untuk memperkuat keamanan dan sistem jaminan kualitas atas produk perikanan dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi kemitraan antarnegara anggota ASEAN.
Di sisi lain, ia menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. Antara lain dengan menekankan "ekonomi biru" atau blue economy. Konsep itu juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan, di samping meningkatkan kesejahteraan kepada perusahaan nasional.
"Ekonomi biru sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara kemprehensif guna mencapai pembangunan nasional," kata Gellwynn.
MUH SYAIFULLAH